Pemerintah Kaji Pelantikan Serentak Kepala Daerah

JAKARTA, (PRLM).- Niat pemerintah menggelar pelantikan serentak para kepala daerah terpilih dalam pilkada serentak lalu belum bisa dipastikan. Soalnya, UU 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mencatat, bupati dan walikota dilantik oleh gubernur di kota provinsi yang bersangkutan, bukan oleh presiden.

Itu sebabnya, sekalipun ada keinginan melantik gubernur, walikota, dan bupati secara serentak itu ada, pemerintah memastikan Presiden RI Joko Widodo tidak akan melanggar aturan yang ada.

Dalam UU 1/2015 pasal 163 memang tertulis, gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara. Jika presiden berhalangan, pelantikan gubernur dilakukan wakil presiden. Jika wapres berhalangan, pelantikan gubernur dilakukan oleh menteri.

Sedangkan dalam pasal 164, ditulis bupati dan walikota dilantik gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Jika gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan walikota dilakukan wakil gubernur. Jika gubernur dan wakil gubernur berhalangan, maka menterilah yang mengambil alih kewenangan itu.

“UU kan bisa diubah pakai peraturan presiden, dll. Nah, kita lihat itu nanti. Sekarang sedang dibahas dengan sekretariat negara (setneg), mencari yang pas. Kepala daerah juga sudah diberitahu dan ada yang sudah teken-teken. Kami, KPU, setneg terus komunikasi, bagaimana kalau memungkinkan, UU yang membuat manusia, kan bisa ada mekanisme PP (peraturan pemerintah) atau perpres kan bisa cepat,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Tjahjo mengatakan pemerintah melakukan telaah UU dan aturan-aturan yang berkaitan dengan proses pelantikan dan masa jabatan kepala daerah. Menurut Tjahjo, semangat pilkada serentak harus diikuti oleh pelantikan serentak.

Jika ada daerah yang tertunda karena masalah hukum dan ada daerah yang sedang bersengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi menurutnya akan mengikuti tahapan-tahapan dan jadwal sebagaimana yang sudah diputuskan oleh KPU.

Dia mengatakan kementerian dalam negeri sudah menyampaikan pada setneg utk mencari alternatif jika dimungkinkan pelantikan dilakukan antara 9-15 Februari 2016 karena sudah ada 7 gubernur dan sekitar 130-an bupati/walikota yang bisa dilantik lebih dulu. Sedangkan kepala daerah yang masih bersengketa, bisa mengikuti pelantikan pada Maret 2016.

Selain itu, kata Tjahjo, ada pula 23 kepala daerah yang masa jabatannya baru berakhir Juni. Jika memungkinkan, Tjahjo berharap kepala daerah terpilih di daerah itu pun bisa tetap dilantik bersamaan dengan yang lainnya.

“Ini lagi negosiasi dulu celah hukumnya bagaimana. Itu (pemberian tambahan gaji atau insentif) teknis nggak ada masalah, yang penting bagaimana supaya tidak melanggar hukum dan masa jabatannya sah, bisa menggunakan anggaran, dan mengambil kebijakan di daerah juga benar,” kata Tjahjo.

Intinya, kata Tjahjo, pemerintah tidak menginginkan soal masa jabatan dan pelantikan sampai mengganggu proses pengambilan keputusan politik dan beberapa pelaksanaan program kerja di daerah seperti penyerapan anggaran dan pengerjaan proyek.

“Karena apa pun, plt dan plh kan terbatas. Penggunaan anggaran, kewenangannya, dll apalagi arahannya presiden Januari sudah harus mulai melaksanakan proyek tender, Februari sudah ada RAPBD perubahan dan sebagainya,” kata Tjahjo.

Sekretariat Kabinet Pranono Anung mengatakan kemungkinan pelantikan gubernur memang hampir dipastikan bisa berlangsung Februari di Istana Kepresidenan. Sedangkan, pelantikan bupati dan walikota masih dipikirkan dan sedang dikaji.

Istana mengisyaratkan ingin melakukan pelantikan secara serentak tetapi Pramono mengatakan presiden juga tidak boleh melanggar aturan main, UU.

“Tapi yang jelas bahwa semangat untuk pilkada bersama itu kan melakukan efisiensi dan kemudahan termasuk sebenarnya hal yang berkaitan dengan pelantikan. Kenapa kalau kemudian bisa dibuat lebih simpel dan lebih sederhana, harus kemudian bertele-tela,” katanya.

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/01/28/358840/pemerintah-kaji-pelantikan-serentak-kepala-daerah

Komentar Via Facebook

Link Terkait

STATISTIK